Enam Produsen Diperiksa, Kejagung Dalami Penyimpangan Subsidi Beras

JAKARTA – Skandal beras oplosan kini menjalar ke ranah penelusuran dana subsidi oleh negara. Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Tim Satgassus P3TPK menelusuri dugaan penyimpangan penyaluran dana bantuan pemerintah dalam distribusi beras, menandai dimulainya babak baru dari investigasi pangan nasional.

"Kalau yang di Satgas Pangan Mabes Polri fokus ke praktik oplosan, kami dari Kejagung mendalami sisi penggunaan dana negara dalam skema subsidi," jelas Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Selasa (29/7/2025).

Satgassus Jampidsus telah memanggil enam perusahaan produsen beras besar untuk dimintai klarifikasi. Keenamnya adalah PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari.

"Kami ingin memastikan bahwa dana subsidi itu digunakan sebagaimana mestinya. Data awal yang kami miliki menunjukkan perlu ada verifikasi lanjutan,” ujar Anang.

Baru dua perusahaan, PT UCI dan PT SJI, hadir memberikan keterangan. Selain itu, Kejagung juga menjadwalkan pemanggilan sejumlah pihak dari kementerian terkait.

Sementara itu, Bareskrim Polri telah lebih dahulu menaikkan status kasus beras oplosan ke tahap penyidikan. Direktur Tipideksus, Brigjen Helfi Assegaf, menyebut tiga perusahaan yang diduga mencampur beras medium ke dalam kemasan premium, yaitu PT PIM, PT FS, dan Toko SY.

Lima merek populer seperti Sania, Setra Ramos Merah dan Biru, Setra Pulen, serta Jelita, disebut tidak memenuhi standar mutu dan menjadi bagian dari praktik curang itu.

"Kami temukan indikasi kuat adanya pelanggaran. Proses penyidikan akan kami lanjutkan hingga ke akar," tegas Helfi.

Dengan kedua institusi hukum bergerak secara paralel—Kejagung menyasar keuangan negara dan Bareskrim menyasar praktik niaga—masyarakat berharap skandal ini segera dituntaskan secara menyeluruh.***