Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PSPS Pekanbaru Pasang Kuda-Kuda Hadapi Adhyaksa FC Bekasi, Ahyar Ilyas Ingatkan Pemain Jaga Fokus
Gelanggang
22 jam yang lalu
PSPS Pekanbaru Pasang Kuda-Kuda Hadapi Adhyaksa FC Bekasi, Ahyar Ilyas Ingatkan Pemain Jaga Fokus
2
Kecelakaan Maut di Jalan Siak II Pekanbaru, DPRD Desak Pemasangan Lampu Penerangan
Parlemen
22 jam yang lalu
Kecelakaan Maut di Jalan Siak II Pekanbaru, DPRD Desak Pemasangan Lampu Penerangan
3
Pemkot Pekanbaru Rampungkan Perbaikan Jalan 47 Kilometer, DPRD Beri Dukungan Penuh
Parlemen
22 jam yang lalu
Pemkot Pekanbaru Rampungkan Perbaikan Jalan 47 Kilometer, DPRD Beri Dukungan Penuh
4
Polisi Sisir Enam Tempat Hiburan Malam di Pekanbaru, Satu Pengunjung Positif Narkoba Diamankan
Kabar Bertuah
16 jam yang lalu
Polisi Sisir Enam Tempat Hiburan Malam di Pekanbaru, Satu Pengunjung Positif Narkoba Diamankan
5
Pohon Tumbang Timpa Mobil di Sudirman Pekanbaru, Pengamat Desak Usut Tuntas Pelaku Pembakaran Akar
Kabar Bertuah
10 jam yang lalu
Pohon Tumbang Timpa Mobil di Sudirman Pekanbaru, Pengamat Desak Usut Tuntas Pelaku Pembakaran Akar
6
Drama Menit Akhir! Penalti Ditepis, PSPS Pekanbaru Gagal Curi Tiga Poin di Markas Adhyaksa FC
Gelanggang
3 jam yang lalu
Drama Menit Akhir! Penalti Ditepis, PSPS Pekanbaru Gagal Curi Tiga Poin di Markas Adhyaksa FC
Home  /  Berita  /  Kampus

Firman Soebagyo: Sidang Isbat Adalah Rujukan Resmi, Bukan Kompromi Politik

Firman Soebagyo: Sidang Isbat Adalah Rujukan Resmi, Bukan Kompromi Politik
Sidang Isbat Ramadan 1447 H. (Ist/Ilustrasi)
Rabu, 18 Februari 2026 18:34 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Golkar Firman Soebagyo menegaskan bahwa perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak boleh dipelintir menjadi isu politik yang menyudutkan negara, apalagi Menteri Agama.

Firman menjelaskan, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026 melalui mekanisme sidang isbat yang memadukan metode hisab dan rukyat.

Sementara Muhammadiyah memulai puasa pada Rabu, 18 Februari 2026 karena menggunakan metode hisab global dengan rujukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

“Perbedaan ini bukan jegalan, bukan rekayasa, apalagi kegagalan pemerintah. Ini murni perbedaan metode dan prinsip keagamaan yang sudah lama dikenal dalam penentuan awal bulan Hijriah,” tegas Firman, Rabu (18/2/2026).
Menurutnya, publik harus memahami bahwa negara memiliki kewajiban menetapkan satu rujukan nasional demi kepastian hukum dan ketertiban umat.

Rujukan itu adalah keputusan sidang isbat yang digelar secara terbuka dan melibatkan ormas-ormas Islam, para ulama, serta ahli astronomi.

“Kalau ada pihak yang menyalahkan pemerintah atau Menteri Agama, itu lebih karena ketidaktahuan terhadap prosesnya. Sidang isbat bukan keputusan sepihak. Ini proses ilmiah dan keagamaan yang sah dan konstitusional,” ujar Firman.

Firman juga menegaskan bahwa kritik tentu boleh disampaikan, namun tidak boleh berubah menjadi delegitimasi terhadap negara dan otoritas keagamaan pemerintah

“Pemerintah, termasuk Menteri Agama, wajib siap menjelaskan dan mengedukasi masyarakat. Tapi jangan sampai perbedaan ini dipolitisasi atau dijadikan alat adu domba umat,” katanya.

Ia mengingatkan, Ramadan seharusnya menjadi momentum memperkuat persatuan, bukan memperlebar jurang perbedaan.

“Yang paling penting, umat Islam harus saling menghormati perbedaan ini karena berangkat dari keyakinan dan metodologi masing-masing. Jangan mengaburkan esensi Ramadan dengan polemik yang tidak produktif,” pungkas Firman.

Firman pun mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk menjadikan Ramadan tahun ini sebagai sarana memperkuat ibadah, toleransi, dan persaudaraan. “Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin,” tutupnya. ***

wwwwww