Bencana Berulang, Solidaritas Internasional Disebut Bisa Percepat Pemulihan Korban

JAKARTA – Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2022–2027, Fahrur Rozi, menyatakan penerimaan bantuan internasional patut dipertimbangkan apabila penanganan korban bencana alam belum sepenuhnya menjangkau masyarakat terdampak. Menurutnya, langkah tersebut dapat mempercepat pemulihan warga di tengah keterbatasan di lapangan.

Fahrur menyebut upaya pemerintah dalam menangani bencana tetap layak diapresiasi. Namun, ia menilai realitas di lapangan sering kali menghadirkan kendala sehingga distribusi bantuan tidak selalu merata.

“Kalau pemerintah sudah bekerja sungguh-sungguh, tentu itu patut disyukuri. Tetapi jika masih ada masyarakat yang belum tersentuh bantuan karena berbagai kendala, saya kira tidak ada salahnya menerima bantuan dari PBB atau masyarakat internasional,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Ia menegaskan bantuan lintas negara dalam situasi bencana merupakan praktik yang lazim dan bagian dari kesadaran global dalam merespons krisis kemanusiaan. Menurutnya, solidaritas internasional justru menjadi kekuatan untuk mempercepat penanganan korban dan rehabilitasi wilayah terdampak.

“Kesediaan saling membantu antarnegara dalam bencana alam didasari tanggung jawab kemanusiaan bersama,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut mencuat di tengah perhatian publik terhadap fenomena pengibaran bendera putih di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir. Aksi tersebut ramai diperbincangkan dan ditafsirkan sebagai simbol keputusasaan warga akibat bencana alam yang terus berulang.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku belum mengetahui secara pasti maksud dan latar belakang pengibaran bendera putih tersebut. Ia menyebut belum menerima laporan resmi mengenai aksi itu.

“Saya belum terkonfirmasi itu, apa maksud mereka. Yang itu di luar jangkauan kita,” kata Mualem usai menerima bantuan kemanusiaan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12/2025).

Ia menegaskan pengibaran bendera putih bukan kebijakan pemerintah daerah dan tidak mengetahui siapa pihak yang menginisiasinya. Mualem juga menekankan bahwa posisi Aceh tetap sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kita sudah jelas, Aceh dalam NKRI,” tegasnya.

Diketahui, bendera putih terlihat berkibar di sejumlah titik sepanjang jalur lintas nasional Banda Aceh–Medan, termasuk di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Sejumlah warga menyebut aksi tersebut sebagai ungkapan keputusasaan akibat banjir bandang yang terus berulang.

“Kami sekarang menyerah dan tidak sanggup lagi. Kami butuh bantuan,” ujar Bakhtiar, warga Perlak, Aceh Timur. ***