Arsul Sani Dilaporkan soal Ijazah, MKMK: Tuduhan Justru Pertanyakan Kredibilitas Fit and Proper Test DPR

JAKARTA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mempertanyakan langkah pelapor yang langsung membawa isu dugaan ijazah palsu hakim konstitusi Arsul Sani ke Bareskrim Polri. Ketua MKMK, I Gede Dewa Palguna, menyebut laporan tersebut janggal karena melewati lembaga yang justru memiliki kewenangan menyeleksi Arsul, yakni DPR RI.

“Saya, dan kami di MKMK, merasa agak ganjil mengapa tiba-tiba ke Bareskrim. Pak Arsul itu diusulkan oleh DPR. Kalau ada dugaan penggunaan ijazah palsu, bukankah artinya mereka meragukan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPR?” ujar Palguna, Minggu (16/11/2025).

Ia menegaskan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa proses pemilihan hakim sepenuhnya berada di tangan lembaga penyalon—DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung. Karena itu, menurutnya, wajar jika pertanyaan mengenai keabsahan ijazah dikonfirmasi terlebih dahulu ke lembaga yang mengusulkan.

“Pasal 20 UU MK menyatakan hakim konstitusi dipilih secara objektif, transparan, dan akuntabel. Mekanisme pemilihannya diserahkan kepada masing-masing lembaga negara,” katanya.

Palguna mengungkap MKMK telah mencermati isu yang menyeret nama Arsul Sani sejak hampir sebulan lalu. Namun ia menegaskan proses internal ini tidak bisa dibuka ke publik demi menjaga martabat hakim dan mencegah penghakiman sebelum fakta terungkap.

“Tugas MKMK bukan hanya menegakkan kode etik, tetapi juga menjaga kehormatan hakim konstitusi. Karena itu, proses harus berjalan tertutup,” jelasnya.

“Perihal sejauh apa kami bekerja, mohon maaf belum dapat disebutkan.”

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Arsul ke Bareskrim atas dugaan penggunaan ijazah program doktor yang dianggap tidak memenuhi syarat.

“Kami melaporkan salah satu hakim MK berinisial AS yang diduga memiliki atau menggunakan ijazah palsu,” kata Koordinator Aliansi, Betran Sulani, Jumat (14/11/2025).

Di tengah polemik itu, Arsul Sani memilih tidak berkomentar panjang. Ia menegaskan akan mematuhi mekanisme etik yang sedang berjalan.

“Sebagai hakim saya terikat kode etik untuk tidak berpolemik. Soal ini juga ditangani MKMK,” ujarnya singkat. ***