Diantara Kepentingan dan Prinsip, Purbaya Hadapi Badai Politik Kabinet

JAKARTA – Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kini menyeretnya ke tengah pusaran politik kekuasaan.

Keputusan yang didasari pertimbangan ekonomi justru berubah menjadi kontroversi politik yang berpotensi mengguncang stabilitas kabinet Presiden Prabowo Subianto.

“Purbaya bukan tokoh politik, tapi teknokrat. Dan itu justru membuatnya paling rentan,” ujar pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, Jumat (24/10/2025).

Amir menilai, Purbaya kini berada dalam posisi sulit. Keputusannya dianggap “kaku” dan “kurang komunikatif” oleh Komisi XI DPR, sementara kelompok pro-infrastruktur di pemerintahan menilainya menghambat kebijakan strategis nasional. “Yang terjadi bukan lagi perbedaan pandangan teknis, tapi benturan kepentingan antarporos kekuasaan,” ujarnya. 

Menurut Amir, keputusan Purbaya menolak APBN digunakan untuk membayar utang proyek Whoosh adalah bentuk konsistensi menjaga disiplin fiskal. Namun, langkah itu menabrak kepentingan sejumlah tokoh kuat, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan Presiden Joko Widodo, yang masih memiliki pengaruh besar dalam proyek infrastruktur strategis. 

“Purbaya menolak mekanisme pembiayaan yang selama ini dikendalikan kelompok pro-Luhut. Itu bentuk keberanian, tapi juga berisiko. Dalam politik, keberanian teknokrat sering kali dibaca sebagai pembangkangan,” ujar Amir.

Ia memaparkan pola tekanan terhadap Purbaya yang kini mulai terlihat:

1. Pembingkaian media, menggiring opini bahwa Kementerian Keuangan tak sejalan dengan kabinet;

2. Tekanan politik di DPR, melalui Komisi XI yang mulai aktif memanggil dan menilai koordinasi Purbaya buruk;

3. Isolasi politik di kabinet, di mana dukungan internal mulai melemah dan membuka ruang bagi wacana reshuffle.

“Jika tekanan itu berlanjut sampai akhir tahun, reshuffle bisa terjadi awal 2026. Ini bukan soal kemampuan, tapi keseimbangan politik kekuasaan,” kata Amir.

Meski begitu, langkah Purbaya mendapat simpati dari sejumlah kalangan profesional. Ia dinilai sebagai salah satu sedikit menteri yang berani menegakkan prinsip fiskal di tengah tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik besar.

“Secara ekonomi, Purbaya benar. Utang proyek adalah tanggung jawab korporasi, bukan rakyat. Tapi dalam politik, kebenaran tidak selalu berarti aman,” ujar Amir.

Ia menambahkan, posisi Purbaya kini tidak hanya menyangkut kebijakan fiskal, tapi juga menyentuh aspek geopolitik investasi internasional. Proyek Whoosh melibatkan investor asing dan kontrak lintas negara, sehingga setiap keputusan keuangan menjadi sensitif secara diplomatik.

“Penolakan Purbaya bisa ditafsirkan sebagai sinyal pengetatan fiskal. Di sisi lain, investor bisa melihatnya sebagai hambatan politik. Dari situ tekanan datang, baik dari dalam maupun luar negeri,” jelasnya.

Sejumlah sumber di lingkar pemerintahan mengonfirmasi bahwa isu reshuffle kabinet ekonomi memang sudah dibicarakan, meski belum ada keputusan final. Namun, situasi menunjukkan tekanan politik terhadap Purbaya terus meningkat.

Amir menyebut kondisi ini sebagai contoh klasik konflik antara akal sehat teknokrasi dan realitas politik kekuasaan. “Di sistem politik seperti ini, yang menjaga disiplin fiskal sering kali justru menjadi korban pertama,” katanya.

Dengan segala tekanan yang ada, Purbaya kini berdiri di persimpangan: mempertahankan prinsip sebagai teknokrat rasional, atau menyesuaikan diri dengan arus politik. Pilihan yang akan menentukan bukan hanya kariernya, tapi juga arah kebijakan fiskal pemerintahan ke depan. ***