Penyerangan Brutal di Nabire Satu Tewas Satgas Damai Cartenz Terjunkan Pasukan

JAKARTA – Situasi keamanan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, kembali bergejolak setelah kelompok bersenjata yang diduga bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Aibon Kogoya menyerang warga sipil. Aksi penembakan itu terjadi di kawasan Kali Semen, Wadio Atas, Distrik Nabire Barat, Jumat (17/10/2025), menewaskan satu orang dan melukai empat lainnya.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Faizal Rahmadhani, mengatakan pihaknya telah mengerahkan tim gabungan untuk memburu para pelaku dan mengamankan lokasi kejadian. “Kami masih melakukan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan penyerangan terhadap warga,” ujarnya di Jayapura, Jumat malam.

Korban meninggal bernama Masturiyadi (50 tahun). Ia tewas akibat luka tembak di bagian belakang kepala. Sementara empat korban lainnya — Yance Makai (38 tahun), Aser Kegou (45 tahun), Martinus Makai (42 tahun), dan Ari — mengalami luka tembak serta terkena pecahan kaca kendaraan.

“Mobil Hilux yang mereka tumpangi rusak berat akibat tembakan bertubi-tubi,” jelas Faizal. Ia menambahkan, seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

Pasca penembakan, Satgas Damai Cartenz bersama Polres Nabire meningkatkan patroli di sejumlah jalur strategis. Langkah ini dilakukan untuk mencegah serangan susulan dan menjamin aktivitas masyarakat tetap berjalan. “Kami memperkuat penjagaan di titik rawan dan jalur lintas utama. Keamanan warga menjadi fokus utama,” tegasnya.

Faizal juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan segera melapor jika mengetahui pergerakan mencurigakan di sekitar wilayahnya. “Kami butuh dukungan masyarakat agar pengejaran ini efektif. Setiap informasi sangat berarti,” ujarnya.

Aksi kekerasan di Nabire menambah deretan peristiwa tragis di Papua Tengah yang melibatkan kelompok bersenjata. Pemerintah dan aparat keamanan kini berhadapan dengan tantangan besar untuk menjaga stabilitas wilayah serta memastikan keselamatan warga sipil tetap menjadi prioritas. ***