Utang KCIC Jadi Fokus Baru, Pemerintah Siapkan Solusi di Luar APBN

JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan skema alternatif pembayaran utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini diambil untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan proyek strategis tersebut.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut pembahasan skema pembayaran itu telah dilakukan dalam sejumlah pertemuan lintas kementerian. “Beberapa waktu lalu sudah dibicarakan untuk mencari jalan keluar agar beban keuangan proyek ini tidak ditanggung oleh APBN,” ujarnya usai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Minggu (12/10/2025) malam.

Meski rapat tersebut tidak secara khusus membahas utang KCIC, Prasetyo menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu. “Whoosh menjadi moda transportasi penting yang membantu mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Bandung,” katanya. Ia juga membuka kemungkinan pengembangan rute Whoosh hingga Surabaya dalam jangka panjang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa beban utang proyek kereta cepat tidak akan menggunakan APBN. Pemerintah, kata Purbaya, menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab keuangan proyek kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan badan usaha milik negara (BUMN) yang terlibat.

“Utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, tapi urusan BUMN yang terlibat,” tegasnya.

Purbaya menjelaskan, skema penyelesaian akan diarahkan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) — lembaga superholding yang mengelola dividen BUMN. “Danantara sudah punya manajemen sendiri, dengan dividen yang bisa mencapai Rp80 triliun per tahun atau lebih. Itu bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan alternatif,” ujarnya.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyebut pihaknya sedang mempertimbangkan dua opsi utama: mengambil alih sebagian infrastruktur proyek atau memberikan suntikan dana tambahan. “Kami mencari solusi terbaik agar proyek ini tetap berjalan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” jelas Dony.

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa restrukturisasi utang KCIC tengah berlangsung. Pemerintah Indonesia dan mitra China disebut sedang melakukan negosiasi untuk menciptakan struktur pembiayaan baru yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Ya, restrukturisasi sedang berjalan baik dengan pemerintah maupun pihak swasta dari China,” ujar Rosan, Rabu (8/10/2025).

Restrukturisasi tersebut, kata Rosan, bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan beban jangka pendek, tetapi juga untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih sehat agar risiko serupa tidak terulang.

Langkah pemerintah ini menunjukkan arah baru kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo — mengurangi ketergantungan pada APBN, memperkuat peran BUMN dan lembaga investasi negara, serta memastikan proyek strategis tetap berlanjut tanpa membebani rakyat. ***