Tak Gentar Disorot, Purbaya Tegaskan Sidak Bank BUMN Demi Awasi Dana Negara Rp200 Triliun

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi dingin kritik yang menyeruak terkait aksinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah bank BUMN. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan, bukan pencitraan atau intervensi terhadap industri perbankan pelat merah.

“Saya diajak oleh Danantara, bukan datang sendiri. Saya Dewan Pengawas di Danantara, dan sudah sewajarnya ikut mengawasi uang negara yang ditempatkan di sana,” ujar Purbaya usai kunjungan kerja di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Purbaya menjelaskan, sidak yang dilakukan bersama tim Danantara ke sejumlah bank BUMN bertujuan memastikan penggunaan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun benar-benar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Uang itu separuh dari saldo anggaran lebih (SAL) yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia. Saya hanya ingin tahu, sejauh mana dampaknya untuk masyarakat,” katanya.

Dana tersebut disalurkan ke lima bank BUMN — Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI — sejak September 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas.

Purbaya mengakui masih ada ketimpangan dalam serapan dana antarbank. “Mandiri paling cepat, sudah 74 persen. BRI 62 persen, BNI 50 persen, BSI 55 persen, dan BTN masih 19 persen. Kalau BTN tidak bisa mempercepat, ya mungkin akan kita geser ke tempat lain,” ujarnya.

Ia mengaku sudah mendapat permintaan pertemuan dari Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, namun jadwal keduanya belum bertemu. “Dirut BTN sudah minta waktu, tapi belum sempat. Nanti saya datang ke sana, sekalian kita lihat progresnya,” tambahnya.

Selain bank-bank pelat merah, Purbaya juga membuka opsi untuk menyalurkan sebagian dana tersebut ke bank pembangunan daerah (BPD) seperti Bank Jakarta dan Bank Jatim. Namun, ia menegaskan akan selektif dan berhati-hati. “Enggak semua BPD bisa dapat. Kalau pemerintah daerahnya kuat dan banknya bersih, silakan. Tapi kalau ada risiko hukum, kita tahan dulu,” tegasnya.

Purbaya juga mengingatkan, pemerintah tidak akan segan mengambil langkah tegas jika ada bank penerima yang gagal mengelola dana dengan baik. “Kalau ada yang enggak bisa mengembalikan dana pemerintah, saya potong dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), atau dana alokasi umum (DAU) dari pemdanya. Harus ada tanggung jawab,” katanya.

Menjawab tudingan bahwa sidak tersebut berlebihan, Purbaya menilai justru langkah pengawasan langsung seperti itu diperlukan agar uang negara tidak berhenti di laporan semata. “Saya bukan datang buat cari sorotan. Saya cuma mau pastikan uang Rp200 triliun itu benar-benar dipakai untuk ekonomi rakyat,” tandasnya.

Dengan gaya lugasnya, Purbaya menegaskan bahwa ia akan terus turun langsung ke lapangan. “Saya pengawas, bukan simbol di papan nama. Kalau enggak saya lihat sendiri, siapa yang bisa jamin uang itu jalan?” pungkasnya. ***