Jual Beli Titik Dapur Gizi Dibongkar Lewat Pengakuan Mantan Pejabat

JAKARTA - Praktik kotor di balik layar program Makan Bergizi Gratis perlahan mulai terkuak menyusul pengakuan adanya intervensi dari kekuatan tingkat tinggi. Skandal yang meliputi permaianan harga barang dan jual beli lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini diklaim menyeret lebih dari dua puluh figur penting Tanah Air.

Kepala Badan Komunikasi RI, Muhammad Qodari memberikan jaminan bahwa Presiden Prabowo Subianto menolak mentah-mentah segala bentuk penyimpangan anggaran negara, terlepas dari seberapa besar nama yang menungganginya.

"Jadi, tidak ada pengecualian seperti kata Presiden mau eksekutif, mau legislatif, mau yudikatif kali ini ya sama saja dalam proses hukum," papar Kepala Badan Komunikasi RI, Muhammad Qodari di Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Respons lugas ini mencuat tidak lama pascapenyerahan permohonan justice collaborator oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya kepada penyidik Kejaksaan Agung, Senin (8/6/2026). Pemerintah memercayakan aparat hukum untuk memilah detail keterlibatan nama-nama tersebut.

Qodari menjelaskan bahwa modus penyelewengan dalam proyek ini mengerucut pada penggelembungan harga serta penunjukan yayasan secara ilegal.

"Nah kemudian apakah nama-nama yang diajukan itu masuk kelompok pertama atau kelompok kedua kan tentu harus diklasifikasi dan semuanya kan adanya di Kejaksaan Agung," sambungnya menjabarkan alur tahapan identifikasi perkara hukum.

Pernyataan menohok mengenai keberadaan aktor intelektual disuarakan keras oleh Kuasa Hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Krisna Murti, Jumat (5/6/2026). Ia mematahkan asumsi bahwa tersangka merupakan otak tunggal di balik skandal pengaturan dapur penyedia makanan anak-anak sekolah tersebut.

"Selama ini dia dipojokkan bahwa dia adalah yang menjual titik-titik dapur, dia yang menjual, dia yang mempermainkan dapur-dapur itu. Padahal, menurut Sony bahwa dia dalam tekanan, ada atensi gitu lho. Diatensi oleh nama-nama besar yang akan dia sampaikan nanti sendiri gitu lho," urai Kuasa Hukum, Krisna Murti menepis tuduhan publik.

Nasib puluhan elit yang ditengarai memberi tekanan khusus terhadap jalannya distribusi gizi ini kini berada di tangan penyidik lembaga antikorupsi.

"Iya, lebih dari 20 nama itu akan disebutkan," tegasnya memastikan keterbukaan informasi di persidangan kelak.***