Ancaman PHK Massal Mengintai, SBY Ingatkan Prabowo Tarik Kebijakan Pro Rakyat Kecil

JAKARTA – Kenaikan harga minyak, gas, dan bahan bakar minyak akibat eskalasi konflik di Timur Tengah mulai membawa dampak nyata bagi Indonesia. Kondisi geopolitik ini memicu gejolak pasar global yang langsung mengancam stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya kaum tak mampu yang rentan terhadap lonjakan inflasi.

Menyoroti situasi yang makin menekan daya beli warga tersebut, Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, meminta pemerintahan Presiden, Prabowo Subianto, untuk tidak panik dalam mengambil keputusan. Keselamatan ekonomi rakyat harus menjadi prioritas di tengah guncangan global.

"Meskipun, langkah-langkah kita tidak boleh terlambat dan tidak tepat," urainya melalui cuitan di akun X resminya @SBYudhoyono, Rabu (25/3/2026).

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini membagikan pengalaman saat pemerintahannya dihadapkan pada krisis serupa di periode 2004-2005, 2008, dan 2013. Kala itu, melejitnya harga minyak dunia memberikan tekanan luar biasa pada perekonomian nasional yang berimbas langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari.

"Fiskal dan defisit APBN melebar, inflasi atau stabilitas harga terguncang, dan dampak terhadap kaum tak mampu sangat terasa," paparnya.

Untuk melewati masa sulit tersebut, pemerintah saat itu mengambil kebijakan menaikkan harga BBM, menambah subsidi, serta melakukan kampanye penghematan energi besar-besaran. Kebijakan ini memang memicu gelombang unjuk rasa di jalanan dan kegaduhan di lembaga legislatif.

"Tapi akhirnya ekonomi kita selamat dan masyarakat tidak mampu dapat kita lindungi melalui program BLT," jelasnya.

Kini, Susilo Bambang Yudhoyono terus memantau langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons kondisi global, termasuk rencana penghematan energi demi menekan defisit anggaran. Ia menekankan bahwa pemerintah sejatinya memiliki berbagai opsi kebijakan untuk menyelamatkan kas negara tanpa harus mengorbankan nasib rakyat kecil.

"Yang penting ekonomi kita selamat, termasuk terjaganya pertumbuhan, terkelolanya inflasi, dan tercegahnya PHK besar-besaran," tambahnya, sekaligus menegaskan agar nasib kalangan masyarakat tidak mampu mendapat perhatian penuh agar tidak makin terpuruk. ***