PHK Terjadi di Banyak Sektor, Purbaya Soroti Permintaan yang Melemah

JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor industri dinilai tidak bisa diselesaikan dengan menambah stimulus fiskal. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut penyebab utama PHK berasal dari lemahnya permintaan serta terbatasnya akses modal kerja yang dihadapi dunia usaha.

“Enggak ada tambahan stimulus. PHK itu terjadi ketika permintaan melemah sekali. Itu terjadi sekitar 10 bulan, 9 bulan tahun lalu,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Ia menjelaskan, penambahan stimulus tidak akan banyak membantu jika pasar belum sepenuhnya pulih. Tekanan paling besar, katanya, dirasakan sektor padat karya yang membutuhkan pembiayaan besar agar tetap beroperasi.

Menurut Purbaya, perusahaan yang kesulitan mengakses modal kerja akan sulit melanjutkan produksi, meski permintaan mulai menunjukkan perbaikan. “Kalau perusahaan tidak punya akses ke modal kerja, tentu tidak bisa berkembang,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, kini lebih fokus menyelaraskan kebijakan fiskal dengan sektor keuangan agar pembiayaan bagi pelaku usaha tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan industri tekstil masih menjadi penyumbang terbesar PHK sepanjang 2025. Jumlah pekerja yang terdampak hampir mencapai 80 ribu orang.

“Industri tekstil ini masih jadi kontributor utama PHK, kita sudah hampir 80 ribu orang PHK di 2025 ini,” ujarnya. 

Ia menyebut PHK tetap terjadi meski pemerintah telah menyalurkan berbagai insentif ketenagakerjaan untuk sektor padat karya. Selain itu, masih banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan belum bisa mengakses program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Menurut Indah, pembenahan implementasi JKP dan penguatan akses modal kerja bagi industri dinilai lebih mendesak dibandingkan penambahan stimulus fiskal baru. ***