Whoosh Dibilang Busuk Tapi Dilanjutkan, Pengamat: Proyek Harus Diaudit dan Dipertanggungjawabkan

JAKARTA – Sikap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh menuai kritik tajam. Pengamat menilai pernyataan Luhut yang menyebut proyek tersebut “sudah busuk” tetapi tetap dilanjutkan menunjukkan ketidakkonsistenan dan lemahnya komitmen terhadap akuntabilitas publik.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan bahwa seharusnya Luhut menolak melanjutkan proyek yang jelas merugi dan bermasalah sejak awal. “Idealnya, jika Luhut menilai proyek Whoosh sudah busuk, maka proyek itu harus dihentikan, bukan justru dilanjutkan dan dia pimpin pelaksanaannya,” ujar Jamiluddin kepada RMOL, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, pernyataan dan tindakan Luhut yang saling bertentangan menimbulkan kebingungan publik. Di satu sisi ia mengakui ada banyak masalah di proyek tersebut, namun di sisi lain tetap berupaya mempertahankannya. “Inkonsistensi ini menunjukkan tidak ada keberanian mengambil keputusan yang rasional demi kepentingan rakyat,” tegasnya. 

Jamiluddin juga menyoroti beban keuangan besar yang ditanggung pemerintah akibat proyek tersebut. Dengan nilai investasi mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp120,38 triliun, proyek Whoosh juga menimbulkan utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tahunan sekitar 2 persen.

“Proyek ini jelas membebani keuangan negara dan tidak transparan dalam pelaksanaannya. Maka perlu ada audit menyeluruh agar publik tahu ke mana uang itu mengalir,” ujarnya. 

Ia menilai audit bukan hanya penting untuk mengungkap kerugian, tapi juga untuk memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi di tengah proyek yang seharusnya menjadi kepentingan publik. “Kalau hasil audit membuktikan ada keuntungan finansial yang tidak sah, harus ada tindakan hukum tegas,” katanya menambahkan.

Proyek KCJB atau Whoosh sejak awal memang diselimuti kontroversi, mulai dari pembengkakan biaya, keterlambatan pembangunan, hingga ketergantungan tinggi pada pendanaan asing. Sementara di sisi lain, manfaat ekonominya masih dipertanyakan karena tarif dan jumlah penumpang belum sebanding dengan biaya operasional.

Jamiluddin menegaskan, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kondisi tersebut. “Audit ini bukan sekadar mencari kesalahan, tapi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan uang rakyat,” pungkasnya. ***