Ada Logistik hingga Bom Molotov, Polri Curiga Perusuh Dibiayai Pihak Tertentu

JAKARTA – Polisi menilai kericuhan yang pecah saat aksi di depan Gedung DPR pada 25 dan 28 Agustus lalu bukan peristiwa spontan. Indikasi kuat menunjukkan perusuh dibekali logistik hingga bahan peledak, bahkan sebagian diduga menerima kompensasi uang.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Kholis, menyebut temuan itu menjadi dasar pendalaman penyidik. “Ada indikasi anak diberi kompensasi untuk melakukan aksi. Itu masih dalam pendalaman oleh penyidik,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).

Untuk memastikan dugaan adanya pendanaan, Polri sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Kami ingin menelusuri apakah ada aliran dana tertentu kepada kelompok ini atau mereka lebih bersifat kolektif,” kata Putu.

Selain kompensasi, polisi mendapati sejumlah fakta lain yang menguatkan dugaan kericuhan ini tersistem. Salah satu dari enam tersangka penghasut disebut berperan merakit bom molotov dan mengarahkan lokasi penyimpanan petasan kepada massa.

Arah pergeseran massa ke kawasan Slipi dan Pejompongan juga dianggap tidak organik. Lokasi itu dipilih karena terdapat rel kereta api yang menyimpan banyak batu, yang kemudian dimanfaatkan perusuh untuk menyerang aparat.

Polisi mencatat total 43 orang telah ditetapkan tersangka. Dari jumlah itu, enam orang berperan sebagai penghasut, sedangkan 37 lainnya terlibat langsung dalam aksi perusakan fasilitas umum di sekitar DPR, Mapolsek Cipayung, dan Mapolsek Matraman. ***