Pemda Diminta Utamakan Pasar Murah dan Doa Bersama, Hentikan Seremonial Boros dan Flexing Kemewahan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk menunda berbagai kegiatan seremonial yang dianggap boros dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat saat ini. Arahan itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama kepala daerah se-Indonesia, Selasa (2/9/2025).

Tito menegaskan, acara yang berkesan mewah dan penuh hiburan, terutama konser musik atau pesta, sangat rentan menuai reaksi negatif publik.

"Kalau ada acara musik, nanti dipotong, dinaikkan di TikTok, viral lagi, digoreng lagi. Jadi lebih baik diganti dengan hal positif seperti tumpengan atau santunan anak yatim," ujarnya.

Fokus pada Stabilitas dan Kebersamaan

Mendagri mendorong kepala daerah untuk memperkuat kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), karena setiap unsur memiliki kekuatan penting dalam menjaga stabilitas. Ia juga meminta kepala daerah aktif merangkul tokoh masyarakat di wilayah masing-masing.

"Pemda bisa menggelar doa lintas agama untuk kesejukan suasana. Selain itu, lakukan gerakan pasar murah agar harga beras dan komoditas lain tetap stabil," jelasnya.

Hentikan Flexing Pejabat

Dalam arahannya, Tito juga mengingatkan agar pejabat dan keluarganya tidak memamerkan kemewahan di tengah situasi yang rawan. Bahkan untuk acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun, ia meminta agar digelar sederhana.

"Jangan flexing. Ingatkan juga keluarga. Kalau ada acara pribadi, lebih baik sederhana saja karena situasi sekarang sangat sensitif," tegasnya.

Larangan Bepergian ke Luar Negeri

Mendagri juga menekankan agar seluruh kepala daerah menunda keberangkatan ke luar negeri. Dalam kondisi rawan, kepala daerah diminta tetap berada di wilayahnya untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda.

"Jangan tinggalkan daerah, kendalikan situasi bersama Forkopimda. Teman-teman TNI dan Polri ingin kepala daerah hadir langsung di wilayahnya," tandasnya.

Pesan Tito ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih peka terhadap kondisi sosial-politik saat ini, dengan mengutamakan kebersamaan dan kepedulian masyarakat daripada hura-hura. ***